share on:

 IPKB Kaltim.com, Tarakan- Komitmen Pemkot Tarakan terhadap amanat UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, salah satunya mengamanahkan pendirian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBD) di tingkat kabupaten dan kota nampaknya sedang digodok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Tarakan.

Bahkan, proses dilakukan telah dikaji Bagian Organisasi terkait Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) berkaitan rencana pembentukan BKKBD Tarakan tersebut.

“Pada prinsipnya, kalau memang pembentukan BKKBD bertujuan untuk mencapai keberhasilan program KB, tentu akan kita dukung. Jadi, kita tunggu saja usulaan diajukan instansi terkait,” kata Walikota Tarakan, Udin Hianggio kepada IPKB, akhir Desember 2012 lalu.

Bahkan, pihaknya mengaku sangat konsisten dengan penuntasan persoalan Keluarga Berencana (KB) di Tarakan. Karena, program tersebut merupakan salah satu akses dalam mewujudkan masyarakat Tarakan yang bahagia dan sejahtera.

“Karena itu, kami konsisten dengan program yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Tentu akan sangat kita dukung. Sebab, masih banyak persoalan yang belum tuntas, seperti kesehatan dan KB serta pendidikan yang masih dilanjutkan,” terangnya.

Ia menjelaskan, keinginannya dalam pencapaian target dan tujuan program di masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Tarakan yang sehat. Terlebih dengan pelaksanaan program KB merupakan program nasional yang harus didukung agar sukses hingga ke daerah.

“Kita ingin Tarakan menjadi masyarakat yang sehat, karena ini program nasional harus didukung. Jika Pemkot dianggap kurang atau tidak mendukung, hal itu sangat keliru. Karena program KB tak terlepas dari program kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Bahkan, Udin mengaku program KB mulai menggeliat lagi ditengah hingar bingar program nasional yang ada saat ini. Baginya, program KB tidak redup jika dibandingkan masa kejayaannya di era orde lama dan orde baru.

“Bagi saya, program KB tidak redup. Justru, masyarakat usia produktif yang menjadi sasaran penting dalam suksesnya program KB di masyarakat. Tentu saja, program ini harus ditunjang dengan kesadaran, tanpa itu tentu saja program ini tak akan berdampak apa-apa.

Meski Pemkot getol sosialisasi, tanpa kesadaran saat listrik padam, tentu tak akan maksimal juga. Karena itu, orang sering berkata apa bedanya Pilkada dan Pil KB. Kalau Pilkada itu saat jadi maka lupa, sedangkan Pil KB, saat lupa maka akan jadi,” canda Udin.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid KBKS Setkot Tarakan, Eny Suryani menambahkan pihaknya intens melakukan koordinasi dan komunikasi dengan bagian organisasi terkait rencana pembentukan BKKBD Tarakan. Karena, usulan pembentukan itu telah di ajukan dan sedang dipersiapkan.

“Sudah kami usulan dan bicarakan ke bagian organisasi. Mereka (bagian organisasi.red) telah mulai merancang dan menghitung untuk realisasikan UU Nomor 52 Tahun 2009 dengan membentuk BKKBD yang ditarget 2013-2014. Sebab, sudah sangat layak dibentuk di Tarakan, dengan angka pertambahan penduduk, Pasangan Usia Subur (PUS) mencapai 285-300 serta migrasi.

Kemudian, sekitar 1.000 PUS baru terjadi dalam setahun dan terjadi pertambahan penduduk alami. Bahkan, sudah mulai dihitung Anjab dan ABK pegawai dan organisasi yang akan dibentuk dengan mengusulkan 25 Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di 20 kelurahan, meski di Keluarahan Karang Anyar terdapat 78 Rukun Tetangga dengan 2 orang petugas PLKB, karena padat penduduk,” jelas Eny. (Najib)

 

 

 

share on: