share on:

Samarinda – Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur lakukan penandatanganan kontrak dengan Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, Senin (4/4).

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Hj. Karlina K., S.Sos., dalam arahannya saat mengawali kegiatan ini berharap agar Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting yang sudah terpilih dapat bekerja optimal di wilayah kerjanya masing-masing. “Saya harap Tim Satgas yang sudah terbentuk dan hadir saat ini di Provinsi Kalimantan Timur dan yang hadir di Provinsi Kalimantan Utara dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mencapai target penurunan angka stunting di wilayah kerjanya. Segera lakukan kordinasi, komunikasi, dan sinergitas dengan para pengambil kebijakan,” kata Karlina.

Lebih lanjut dikatakan Karlina, besok (Selasa), Tim Satgas akan mulai menerima pembekalan Program Bangga Kencana dan Stunting dari berbagai komponen di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. “Terkait upaya pengenalan arah kebijakan dan program di BKKBN, Tim Satgas akan menerima pembekalan atau orientasi dari setiap komponen. Mudah-mudahan dari kegiatan tersebut bisa terbangun juga komunikasi dengan para pengampu program di BKKBN. Jika ada hal yang masih kurang jelas, bisa dilanjutkan dengan komunikasi melalui WhatsApp ataupun saluran komunikasi lainnya,” ungkap Karlina.

Sementara itu, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Al Khafid Hidayat, S.Pd.I., mewakili Panitia Pelaksana mengatakan bahwa secara total jumlah pelamar yang mendaftar dalam rekrutmen ini ada 97 orang pelamar. “Kemudian Panitia Pelaksana memeriksa kelengkapan berkas-berkas peserta pelamar, melakukan wawancara, hingga rapat pleno penetapan kandidat”, jelas Al Khafid.

Untuk diketahui, Tim Satgas Stunting adalah unit implementasi program Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Tim Program dan Tim Teknis yang melaksanakan fungsi konsultasi, fasilitasi koordinasi dan penguatan menyediakan satu data Stunting kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga ke tingkat layanan sesuai dengan arahan dan instruksi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Tim ini akan bertugas untuk melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dengan Sekretariat Pelaksana Pusat dan pemerintah daerah; melaksanakan fasilitasi konsultasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan; memastikan terlaksananya 4 Pasti (pasti terdata, terlayani, terintevensi, dan terlaporkan), memastikan pengaduan permasalahan penyelengaraan Percepatan Penurunan Stunting ditindaklanjuti, baik dari masyarakat maupun petugas pengelola program Percepatan Penurunan Stunting; memastikan ketersediaan data, pengelolaan data dan informasi secara real time, terbaru (update), regular dan tepat waktu yang berguna untuk menilai perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi permasalahan dan merekomendasikan kebijakan; dan emastikan pelaksanaan audit kasus Stunting di seluruh jenjang. (Rapsmoau, Dokumentasi: Mustain Adnan)

share on: