share on:

 

Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  Provinsi Kalimantan Timur  merangkul mitra kerja dan pengelola program untuk menyukseskan program-program Bangga Kencana di daerah itu.

“BKKBN Kaltim tidak bisa sendiri  bekerja dalam melaksanakan program Bangga Kencana ,tetapi harus bekerjasama dan bersinergi dengan beberapa institusi dan organisasi profesi, PKK,IDI,IBI,TNI dan para kader untuk penguatan di lapangan,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Muhammad Edi Muin,usai pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Kemitraan di Samarinda, Kamis (18/2).

Ia mengatakan Rakoor ini bertujuan untuk mengevaluasi  apa yang sudah dilakukan dan menyusun strategi  kedepan bersama mitra BKKBN serta para pengelola KB di Kabupaten/kota.

“Tahun ini BKKBN  diberi tanggung jawab oleh Bapak Presiden untuk pencegahan dan penurunan   angka stunting,” katanya.

Lanjut Edi Muin jadi angka  stunting harus diminimalisir, termasuk pernikan anak atau usia dini  yang bisa menyebabkan  anak stunting . Berdasarkan data di Provinsi Kaltim  perkawinan  usia anak berkisar 11 persen   sehingga harus diturunkan.

Oleh karena itu BKKBN dan Kemenag   menyusun strategi ,bekerjasama melalui Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi perkawinan usia anak.

Selain itu BKKBN  melalui para PLKB dan kader mengawal ibu hamil untuk memastikan ibu hamil  mendapatkan asupan gizi sehingga janin yang akan dilahirkan sehat dan tidak stunting.

Pada kesempatan itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim ,Jauhar Efendi  menambahkan  sebenarnya kasus stunting ada dimana-mana di Kabupaten/kota di Kaltim dan awalnya ditemukan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Yang terpenting  bagaimana kesadaran kita untuk tumbuh kembang anak  dari usia kehamilan sampai 1000 hari  kelahiran merupakan  masa keemasan yang harus diperhatikan gizinya,” katanya.

Sementara terkait program keberhasilan BKKBN Provinsi Kaltim, Jauhar menilai cukup berhasil  menekan laju pertumbuhan penduduk.

Diakuinya bahwa  persoalan Keluarga Berencana penting, baik  sejak masa pemerintahan dulu maupun sekarang  dalam mengendalikan penduduk.

Menurutnya laju pertumbuhan penduduk Kaltim  masih dibawah rata-rata nasional yakni 0,21 pertahun, meski demikian penduduk Kaltim  sedikit dibanding provinsi lain bukan berarti tidak dikendalikan.

“Kita menginginkan disamping pertumbuhan penduduknya  terjaga juga  kualiatas penduduk mengalami peningkatan dari waktu ke waktu,” katanya.

Lanjut  dia Pemerintah Provinsi Kaltim menginginkan  penduduknya  bertambah dan berkualitas  serta memiliki daya dukung  seperti disektor  pertanian, peternakan, perumahan dan kebutuhan dasar lainnya.

“Jika Kaltim bisa swasembada  maka tidak perlu mendatangkan kebutuhan  dari  daerah lain, sehingga  anggaran  dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur,”tutup  Jauhar.

 

share on: