share on:
Suasana pelaksanaan evaluasi program KKBPK yang digelar perwakilan BKKBN Kaltim

IPKB Kaltim –  Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur melakukan evaluasi pencapaian program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Provinsi Kaltim dengan menghadirkan sejumlah  OPD pengelola KKBPK  dari  kabupaten /kota .

“Evaluasi  atau review program KKBPK  ini bertujuan  untuk mengetahui   selama enam bulan  atau semester I 2019   apa saja yang telah dicapai dan apa saja kendala –kendala  serta  mengambil  langkah-langkah enam bulan kedepan,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Eli Kusnaeli di Samarinda, Rabu.

Ia mengatakan kegiatan evaluasi berlangsung  selama tiga hari  dari tanggal   7 sampai 9 , dan hari ini khusus membahas masalah teknis , lebih detil dan besok untuk lebih kepada komitmen  merencanakan langkah-langjah enam bulan kedepan.

“Kita akan diskusikan langkah-langkah  enam bulan  kedepan,  apa yang  sudah disepakati, sehingga program KKBPK  bisa berjalan sesuai  dengan target yang diharapkan,” katanya.

Dikemukakan Eli  bahwa pelaksanaan program KKBPK  dalam enam bulan berjalan di tahun 2019, lebih baik  jika dibanding 2018 lalu dalam pencapaian kinerja dan hasil-hasilnya. Namun meskipun demikian tidak boleh lengah karena masih  ada  enam bulan kedepan yang akan dihadapi.

Ia mencontohkan pencapaian lebih baik di antaranya  Pasangan Usia Subur (PUS)  tercatatat dari kegiatan statistik  bulanan dari 10 yang ada  tujuh  di antaranya  menggunakan kontrasepsi  atau 70 persen .  Dari hasil survei posisinya  berada 59-60 persen , ada kesenjangan 10 persen.

“Secara demografi  60 persen  itu akan menurunkan  rata-rata anak dilahirkan (TFR) ke posisi 2,1,” katanya.

Diakuinya bahwa di Provinsi Kalimantan Timur  penggunaan alat kontrasepsi  masih didominasi  oleh  pil dan suntik,  hanya 20 persen  yang menggunakan Metide Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Namun BKKBN dan  OPD pengelolan KB  kabupaten/kota  terus  melakukan sosialisasi penggunaan kontrasepsi jangka panjang  seperti  IUD dan  implan.

Menurut Eli rendahnya penggunaan alat kontrasepsi  jangka panjang (MKJP) lebih dikarenakan  kurangnya informasi kepada masyarakat terkait  penggunaan IUD dan implan. Oleh karena itu harus digencarkan sosialisasi  agar masyarakat terbuka pengetahuannya tentang kontrasepsi jangka panjang.

“Berdasarkan pengalaman kalau suatu daerah ada yang menggunakan IUD atau implan maka akan mudah  permintaan  akan meningkat.  Tetapi jika  belum ada yang  menggunakan maka akan berat meyakinkan ,intinya harus ada contoh di daerah tersebut,”kata Eli Kusnaeli.

 

 

share on: