share on:
Suasana pencanangan Lima Kampung KB di Desa Sepaso,Kecamatan Bengalon oleh Bupati Kutai Timur, Ismunandar.

IPKB Kaltim – Bupati Kabupaten Kutai Timur Ismunandar mencanangkan “Kampung KB” (Keluarga Berencana) di lima Desa di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

“Tujuan dibentuknya Kampung KB adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mewujudkan keluarga kecil berkualitas,”kata Ismunandar saat memberikan sambutan pada pencanangan Kampung KB di gedung serbagua Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon,Kutai Timur,Kamis (15/11).

Ia mengatakan jika Kampung KB telah berjalan dengan lintas sektor terkait, maka tidak lagi berbicara “dua anak cukup” tetapi bagaimana meningkatkan kembang tumbuh anak yang sehat, terpenuhi gizi dan pendidikannya.

“Anak-anak sebagai generasi penurus yang sehat, kuat, cerdas dan bertaqwa, maka harus dimulai dari menjalankan delapan fungsi keluarga,”kata Ismunandar.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur,Dra.Hj Aisyah mengatakan dengan dicanangkannya lima Kampung KB di Kecamatan Bengalon maka sampai saat ini jumlah Kampung KB di Kutai Timur sebanyak 34.

Adapun lima Kampung KB yang dicanangkan yakni Kampung KB Ulun Babea di Desa Tebangan Lembak, Kampung KB Jelayan di Desa Keraitan, Kampung KB Pantai Berseri di Desa Muara Bengalon, Kampung KBLestari di Desa Sepaso Selatan dan Kampung KB Peniga Udip di Desa Langsat.

“Sejak pencanangan 2017 hingga saat ini jumlah Kampung KB sebanyak 34, dan masih perlu dilakukan pencanangan lagi, karena Kabupaten Kutai Timur memiliki sebanyak 140 desa,”kata Aisyah.

Ia mengungkapkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Kutai Timur, di antaranya letak geografis yang cukup luas dan tidak mudah dijangkau.

Selain itu masalah tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang masih kurang, masih terbatasnya anggaran serta alat transportasi.

Aisyah berharap kepada Pemerintah Pusat maupun Provinsi Kaltim untuk menambah pegawai khususnya untuk tenaga PLKB, karena adanya larangan pemerintah daerah tidak bisa lagi mengangkat tenaga honorer.

“Kami juga berharap ada bantuan dari pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten untuk mengadaan kendaraan roda dua untuk para PLKB. Meskipun kami baru mendapatkan kendaraan roda empat dari pemerintah pusat tetapi kendaraan roda dua juga sangat penting untuk mobilitas PLKB di daerah,”katanya.

Aisyah menegaskan meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi, namun secara umum program KKBPK di Kabupaten Kutai Timur dapat dikatakan berhasil. Hal itu dapat dilihat tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ber KB.

“Apalagi dengan adanya Kampung KB di desa-desa maka kepesertaan ber KB di Kutai Timur akan lebih meningkat,”ujarnya.(*)

share on: