share on:
Rakerda

IPKB Kaltim.com – Guna mencapai kesuksesan pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kaltim, maka pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh elemen masyarakat harus ikut melaksanakan program nasional ini secara bersama-sama.
“Penanganan dan kesuksesan pelaksanaan program Kependudukan dan KB bukan semata tanggungjawab pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat Kaltim. Apalagi, berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 jumlah penduduk Kaltim meningkat cukup tajam. Tentu ini merupakan tantangan yang harus ditangani bersama-sama,” kata Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Profesor Dwi Nugroho Hidayanto saat mewakili Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Ruang Ruhui Rahayu, Selasa (28/2).
Menurut Dwi Nugroho, untuk mengatasi masalah tersebut, maka melalui program Kependudukan dan KB upaya pengendalian kelahiran perlu digalakkan kembali. Melalui revitalisasi program nasional ini diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang lebih berkualitas.
Tujuan utama program KB adalah untuk membantu keluarga termasuk individu, sehingga mengerti hak dan kewajibannya dalam kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan taraf keluarga yang lebih baik dan sejahtera.
Sementara itu, Inspektur Utama (Irtama) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Mieke Selvia Sangian saat mewakili Kepala BKKBN Sugiri Syarief mengatakan pihaknya terus mengupayakan terobosan strategis untuk mendukung sukses program KB ini. Terutama, untuk kebutuhan alat kontrasepsi (Alkon) agar tetap terpenuhi (unmetneed).
“Mengatasi permasalahan tersebut, BKKBN memberi fokus untuk melakukan upaya strategis dengan meningkatkan akses pelayanan KB yang berkualitas dan merata,” jelas Mieke Selvia Sangian.
Selain itu ujar Mieke, BKKBN dengan seluruh jajaran hingga ke tingkat daerah perlu melakukan penguatan advokasi dan konsultasi informasi edukasi (KIE), kelembagaan dan ketenagakerjaan dan meningkatkan jumlah akseptor KB, serta terus melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan keluarga.
Menurut dia, beberapa kendala dalam program Kependudukan dan KB diantaranya adalah disparitas contraceptic prevalence rate (CPR/tren kesertaan ber-KB) di 19 provinsi masih dibawah rata-rata nasional. Disparitas juga terjadi antara wilayah pedesaan sebesar 60,6 persen dan perkotaan sebesar 62,5 persen. Tingkat kesejahteraan antara warga miskin sebesar 53 persen dan kaya sebesar 63.5 persen.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Jufri Yasin mengatakan guna meningkatkan pelayanan KB kepada masyarakat, instansinya memberikan pelatihan kepada dokter dan bidan dalam pemasangan alat kontrasepsi.
“Tahun 2011 lalu, Perwakilan BKKBN Kaltim telah melatih tenaga bidan sebanyak 461 orang serta dokter sebanyak 251 orang dan 31 orang di antaranya dilatih untuk Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP),” ujar Jufri Yasin.
Ditambahkannya, pada tahun 2012 ini akan dilanjutkan dengan pola program yang sama dengan kegiatan berupa pelatihan bagi tenaga bidan sebanyak 120 orang serta dokter sebanyak 105 orang dan 23 orang nantinya akan dilatih MOP dan MOW.
Pada Rakerda kali ini dilakukan penandatanganan kerjasama antara BKKBN Provinsi Kaltim dengan empat instansi terkait. Yakni, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim, Badan Pengelola Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Kaltim, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Samarinda serta seluruh SKPD KB se-Kaltim.
“Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesertaan ber-KB, meningkatkan kualitas pelayanan serta memperluas jangkauan penggarapan program Kependudukan dan KB di tingkat kabupaten dan kota di Kaltim,” harap Jufri Yasin. (yans/hmsprov)

Foto: Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Profesor Dwi Nugroho Hidayanto (kanan) menyaksikan penandatanganan kerjasama BKKBN dengan Badan Pengelola Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal Kaltim, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Samarinda serta seluruh SKPD KB se-Kaltim. (syaiful/humasprov kaltim).

share on: