share on:
Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah di dampingi istri dan Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Eli Kusnaeli pada saat memberikan dukungan terhadap program KKBPK di Kutai Kartanegera

Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara  (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara  (Kukar) penduduk  pendatang yang masuk harus tertib adminsitarasi.

“Saya ingin saudara-saudara kita yang datang ke Kutai Kartanegara tertib administrasi, membawa dokumen dari daerah asalnya kemudian tercatat di Disduk Capil Kukar, hal –hal seperti harus diatur,” katanya pada saat meninjau kegiatan pelayanan KB di Desa Bangun Rejo,Kecamatan Tenggarong Seberang, Sabtu.

Pemindahan IKN tentunya akan berdampak pada pemindahan penduduk atau migrasi yang cukup tinggi bisa mencapai tiga kali lipat dari jumlah penduduk  Kaltim 3,5 juta jiwa saat ini, namun hal itu tidak bisa dibendung.

“Kita tidak bisa membatasi bahkan negera memberikan jaminan kepada setiap warga negera dimanapun ia akan hidup dan tinggal, oleh karena itu tugas pemerintah untuk mengatur hal itu dengan menerapkan tertib administrasi kependudukan,” katanya.

Menurutnya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dari dulu selalu terbuka siapa saja yang datang ke Kukar bahkan dari zaman kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura masuknya penduduk antar pulau sudah ada. Kemajemukan penduduknya  sudah lama terjalin dengan baik.

Edi Damansyah menegaskan kemajuan Kutai Kartanegara dari dulu hingga sekarang tidak terlepas dari peran penduduk pendatang, seperti adanya transmigarasi, tenaga kerja dan para pengusaha dari luar.

“Kutai Kartanegara jangan diragukan bagaimana menjaga kehidupan social bermasyarakat dan kalau dilihat penduduk pendatang yang terbanyak berasal dari pulau Jawa  kemudian Sulawesi,” ungakapnya.

Lanjut dia  makanya laju pertumbuhan penduduk di Kutai Kartanegara bukan karena tingginya angka kelahiran tetapi karena tingginya migrasi atau pendatang antar pulau.

Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli menanggapi pemindahan IKN ke Kaltim mengatakan selama ini pemerintah telah melakukan berbagai persiapan di antaranya  lahan, infrastruktur, lingkungan dan  keamanan.

“Saat ini isu pemindahan IKN hiruk pikunya  terkait  pemindahan lokasi, fisik , keamanan dan lingkungan, namun masalah kependudukan belum tersentuh,” katanya.

Padahal menurutnya perpindahan IKN  bukan hanya pusat pemerintahan, gedung, tetapi juga dibarengi dengan perpindahan penduduk yang cukup banyak, seperti ASN  tentunya bersama keluarganya serta para pencari kerja.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentunya telah melakukan langkah antisipasi terhadap lonjakan penduduk dalam waktu singkat  tersebut. Di harapkan kebijakan pemerintah  mengutamakan pembangunan berwawasan kependudukan yang berdampak positif terhadap  kesejahteraan masyarakat.

Hal senada juga dikemukakan anggota DPRD Kaltim, Rusman Yaqub bahwa penduduk Kaltim saat ini kurang lebih 3,5 juta jiwa, jika IKN  pindah  maka  pertambahan penduduk menjadi  dua sampai  tiga kali lipat.

Pemindahan IKN tegasnya bukan hanya pemindahan pusat pemerintahan dan infrastruktur tetapi juga pemindahan penduduk, sehingga Kaltim harus mempersiapkan diri.

Lanjut Rusman yang paling penting kedepan Kaltim dalam menyusun program pembangunan harus berdasarkan data kependudukan, karena selama ini tidak pernah dilakukan sehingga lepas sasaran.

“Saya optimis pemindahan IKN ke Kaltim penduduknya mampu bersaing dengan para pendatang sepanjang dilakukan persiapan  dari sekarang, artinya tidak sebatas retorika dan statemen politik,” ujar Rusman.

share on: