You Are Here: Home » Berita » Daerah » Napak Tilas Keberhasilan Program Kependudukan dan KB Masa Lalu

Napak Tilas Keberhasilan Program Kependudukan dan KB Masa Lalu

IPKB Kaltim- Pada Era  1980-an – 2000 gerak langkah dukungan politis dan operasional dilapangan berjalan sangat baik kala itu.  Sehingga dampaknya pemerintah dapat menekan laju pertumbuhan penduduk dan ini dapat dibuktikan  dari penurunan angka kelahiran total ( TFR ) yaitu periode 1970 -1980 rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita sebesar 5,6 perwanita turun menjadi 2,8 per wanita pada tahun 2000, itu berarti telah terjadi penurunan total fertility rate ( TFR ) sebesar 50%.

Di sejumlah negara maju, apa yang dicapai Indonesia itu umumnya berlangsung 100 tahun. Namun, Indonesia berhasil mencapainya hanya dalam kurun waktu 20 tahun.

Negara maju melakukan pengendalian kelahiran melalui penggerakkan peningkatan pendidikan masyarakatnya. Karena mereka beranggappan semakin tinggi pendidikan, kesadaran untuk memiliki anak sedikit akan semakin tinggi. Karena itu prosesnya makan waktu lama.

Sebaliknya pemerintah Indonesia justru melakukan pendekatan berbeda. Pemerintah Indonesia menggencarkan dan mengintensifkan penggunaan kontrasepsi dan pendewasaan usia kawin  melalui advokasi dan KIE yang digencarkan terus menerus, serta dukungan komitmen yang sangat tinggi dari pemerintah mulai pemerintah pusat sampai ketingkat desa dan kelurahan, mekanisme operasional berjalan bagus, petugas lapangan sangat kompeten dalam melaksanakan tugasnya dilapangan, kader berfungsi dengan baik, serta ada rasa bangga sebagai kader yang mengangani program KB,

Majunya program KB ketika itu juga lantaran mendapat dukungan dana yang memadai dari APBN, bahkan dana hibah dari berbagai sumber dari luar negeri ( donor ).

Tapi sepanjang tahun 2004 – 2007 , di era otonomi daerah, komitmen politis pemerintah terhadap KB melemah, operasional program KB pun berjalan tersendat, lembaga lemah, mekanisme operasional di lini lapangan tidak berjalan, bahkan ada sebahagian penentu kebijakan menganggap program KB sebagai investasi negatif yaitu dianggap membebani biaya atau mengurangi pundi-pundi pendapatan daerah, sehigga pemerintah daerah tidak peduli dengan KB.

Akibatnya program pengendalian pendudukmengalami stagnan, bahkan dibeberapa daerah hampir-hampir terabaikan, terutama bagi daerah yang penduduknya sedikit mengatakan tidak perlu KB.

Hasil sensus 2010 menunjukkan lonjakan pertambahan penduduk yang cukup besar yaitu dalam kurun waktu 10 tahun penduduk Indonesai bertambah 35 juta, dan di Kaltim 1,2 juta dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup pantastis tingginya sebesar 3,82 % tertinggi ketiga di Indonesia. Ini berarti terjadi pertambahan penduduk periode 2000 – 2004 yang cukup besar. Indikasinya struktur piramida penduduk 5 – 9 tahun menggelembung  atau telah terjadi kelahiran baru yang tidak terkendali.

Timbul pertanyaan sudah berjalankah prograam KKB dibwah payung hukum Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang pperkembangan kependudukan  dan pembangunan keluarga. Tantangannya ternyata masih sangat luar biasa, karena menekan laju pertumbuhan penduduk secara nasional 1,49 %   dan Kalimantan Timur 3,82 % bukan pekerjaan yang mudah, memerlukan upaya yang sangat serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Maka Kunci untuk keberhasilan seperti masa lalu adalah dengan menggiatkan kembali advokasi dan KIE melalui sasaran yang tepat dan kemasan yang membangkitkan kepeduliaan masyarakat secara luas. Revolusi advokasi dan KIE diharapkan pelaksanaan program KKB membahana kembali dan   pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program KB, mimpi kita untuk  untuk terbentuk  Badan Kependudukan dan KB Daerah  di Kabupaten/Kota bisa terwujud sesuai amanat Undang-Undang Nomor  52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Oleh: Kabid Dalduk BKKBN Kaltim, Muhammad Hatta.

About The Author

Number of Entries : 380

Leave a Comment

All right Reserved © 2015 IPKB Kaltim Powered By WP-by Design K-Website

Scroll to top