share on:

  IPKB Kaltim.com, Samarinda-  Memberikan perhatian terhadap masalah kependudukan adalah suatu keharusan . Mengingat permasalahan kependudukan saat ini sangat komleksitas permasalahannya. Lantas upaya apa yang harus dilakukan  pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya.

Mampukah program pembangunan berwawasan kependudukaan menjawab tantangan ini ?  Perhatian kalau tidak ditangani secara focus kapan lagi. Karena menurut pengamatan saya saat ini dibeberapa daerah belum  menjadikan pembangunan berwawasan kependudukan  sebagai konsep utama pembangunan.

Pemerintah didaerah masih terkesan focus ingin mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang harus senantiasa tinggi. Pertumbuhan ekonomi masih menjadi  factor  terpenting dari keberhasilan pembangunan.

Padahal sesungguhnya kalau kita mau memaknai  sesungguhnya dengan menerapkan pembangunan berwawasan kependudukan , akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkesinambungan.  pada jangka panjang jika penduduk diatur dan dikendalikan pertumbuhannya , maka kedepan  dengan kualitas penduduk menjadi lebih baik  tentu ini akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik .

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa dilandasi pembangunan berwawasan kependudukan  justru akan menciptakan ketimpaangan pendapatan penduduk.

Tanpa kualitas penduduk yang baik hasil dari perekonomian hanya akan dinikmati sebagian kecil  penduduk berkualitas tinggi. Sebaliknya sebagian besar  penduduk dengan kualitas rendah  akan menerima hasil yang lebih kecil.

Pembangunan berwawasan kependudukan  akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan pennduduk secara keseluruhan dibandingkan dengan pembangunan ekonomi yang berorienntasi pada pertumbuhan ekonomi semata.

Dalam pembangunan berwawasan kependudukan , penekanannya ppada ppembangunan yang melibatkan mmasyarakat  sebagai titik sentral pembangunan atau pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi penduduk local. Lebih penting dari itu adalah melibatkan penduduk dalam pproses perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu  pada era otonomi daerah saat ini,  didaerah harus lebih memperhatikan pembangunan berwawasan kependudukan. Karena pemerintah pusat telah menyerahkan konsep sebagian besar urusan ke pemerintah daerah. Jadi lewat otda sebetulnya pembangunan berwawasan kependudukan bisa dilakukan lebih baik kallau ditangai oleh pemerintah pusat.

Menurut saya melalui otda program-program yang berkaitan dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk  perlu ditingkatkan dan diperhatikan tidak sebaliknya mengalami kemunduran . Pembangunan social dasar termasuk KB  semakin sedikit memperoleh perhatian pemerintah.

Padahal program KB merupakan salah salah satu program yang dapat meningkatkan kualitas SDM. Kondisi yang sama juga menurut saya terjadi di Kalimantan Timur  lebih sering terdengan bahwa program KB tidak menjadi prioritas pembangunan disuatu daerah., terutama bagi daerah yang penduduknya jarang atau memiliki PAD rendah, pogram KB dianggap membebani daerah.

Melemahnya program KB saat ini dapat dilihat dari hasil SDKI tahun 2012 justru angka kelahiran total di Kalimantan  Timur justru naik dari 2,7 per wanita tahun 2007 menjadi 2,8 per wanita tahun 2012.

Sebenarnya pemerintah tellah mengeluarkan UU No 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga  sebenarnya kalau dilaksanakan didaerah akan menjadi angin segar bagi daerah untuk menangani permasalahan kependudukan yang lebih focus didaerah.

Dimana kelembagaan BKKBN di Kabupaten  dan Kota menjadi BKKBD( Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah ). Sampai saat ini badan tersebut belum bisa direalisasikan pemerintah daerah sehingga berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program KB sebagai upaya menunjang pencapaian kualitas SDM.

Selain masalah kelembagaan, hal yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program KB di lini lapangan  atau lini terdepan adalah keterbatasan tenaga penyuluh KB.

Dampaknya sampai saat ini pemerintah belum sepenuhnyamampu memenuhi standar pelayanan minimal bidang KB dan Keluarga Sejahtera. Untuk itu komitmen pemerintah daerah harus kuat agar keberlanjutan program KB sebagai penyiapan SDM masa depan dapat diwujudkan. “Semoga”

Oleh : Kabid  Dalduk BKKBN Kaltim. Moh.Hatta

 

share on: