share on:
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluaraga Berencana Nasional ( BKKBN) provinsi Kaltim, Jufri Yasin, mengatakan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) cukup tinggi.

IPKBKaltim.com,Samarinda- Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluaraga Berencana Nasional ( BKKBN) provinsi Kaltim, Jufri Yasin, mengatakan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  terhadap program Kependudukan dan Keluarga Berencana  (KKB) cukup tinggi.

“Hal itu dapat dibuktikan setiap HUT Provinsi Kaltim  pada 9 Januari memberikan penghargaan berupa panji-panji keberhasilan pembangunan , salah satunya  panji keberhasilan pembangunan prasarana bidang keluarga berencana,” katanya ketika melakukan pertemuan dengan  anggota IPKB Kaltim, Sabtu (8/12).

Ia mengatakan, saat ini Perwakilan BKKBN Kaltim dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Provinsi Kaltim turun kelapangan untuk melakukan penilaian di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.

Pada pelaksanaan penyerahan panji keberhasilan tahun 2013 , ada lima daerah yang masuk nominasi yakni , Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Tarakan, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menurutnya kelima daerah  yang masuk nominasi  nantinya  akan dipresentasikan di hadapan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, sehingga   salah satu dari daerah itu yang dianggap paling layak untuk mendapatkan penghargaan  panji keberhasilan dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Penghargaan diserahkan langsung kepada  kepala  daerah Bupati atau Walikota.

Jufri Yasin menjelaskan, ada 14 kategori yang dinilai tim terkait penghargaan Panji Keberhasilan KB, di antaranya pencapaian jumlah peserta KB Aktif, peserta KB Pria, peserta KB Wanita, peserta KB Baru, pemberdayaan ekonomi terhadap peserta KB, Bina Keluarga Balita,remaja, lansia  dan jumlah Generasi Remaja (Genre) yang dilibatkan serta kualitas pelayanan.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kaltim, H Aji Sofyan Alex  berharap kepada BKKBN Kaltim dalam penanganan kependudukan dan keluarga berencana tidak sebatas mengendalikan kelahiran dan pertumbuhan penduduk tetapi  juga bagaimana  menyiapkan keluarga yang  baik dan  berkualitas.

“BKKBN menyiapkan keluarga berkauliatas dari segi pendidikan, keterampilan,  kesehatan , mental iman dan taqwanya. Sebab BKKBN bisa melakukan koordinasi dengan instansi terkait,” katanya.

Menurutnya BKKBN harus dapat merubah imege masyarakat  selama ini  berbicara tentang   KB identik dengan penggunaan alat kontrasepsi,  padahal  banyak  di dalam program KB dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, menghindari pergaulan bebas, terjangkitnya penyakit HIV/AIDS serta  Narkoba.

Dikatakan  Sofyan Alex, guna memaksimalkan program KB, sebenanrnya urusan keluarga berencana seharusnya diserahkan kepada pemerintah daerah dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Namun sampai saat ini pemerintah pusat belum sepenuhnya  melimpahkan urusan itu, sehingga Gubernur  tidak leluasa  menggerakkan para pimpinan daerah seperti Bupati dan Walikota karena masih tersentralisasi di pemerintah pusat.

Jufri Yasin menjelaskan sebenarnya sudah  terbit UU. No.52  tahun 2009 tentang perkembangan  kependudukan ,  di isyaratkan  bahawa pemerintah daerah  masing-masing  Provinsi dan kabupaten / kota untuk membentuk  SKPD  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana  daerah (BKKBD).

Menurut  Sofyan Alex , pembentukan institusi  itu  tergantung kemampuan keuangan masing-masing daerah.  Tetapi tidak menutup kemungikanan  hal itu bisa dibentuk jika memang diperlukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Jika itu dilimpahkan ke daerah maka  daerah wajib menyiapkan anggarannya, namun  perlu dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kemampuan pembiayaan daerah.  Jika itu diperlukan maka DPRD Kaltim  bisa saja meminta Guebrenur  untuk menyikapi nya, agar BKKBN merupakan bagian SKPD KB di daerah,” katanya.(Mat)

share on: