share on:

 IPKBKaltim.com,Tenggarong-Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari   mengatakan, penduduk merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan sekaligus peluang dalam pelaksanaan pembangunan.

“Disatu sisi jumlah penduduk yang besar menguntungkan, namun disisi lain kalau jumlah besar tetapi tidak berkualitas justru menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan bahkan keamanan,” katanya saat memberikan  sambutan pada Rekerda Program KKB di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara..

Menurutnya faktor terpenting dalam  program kependudukan adalah pengendalian kelahiran. Belajar dari kesuksesan sejarah masa Orde Baru, bahkan Indonesia pernah menjadi acuan dari negara lain dalam pengendalian jumlah penduduk.

RitaWidyasari  menjelaskan jika jumlah kelahiran tidak terkontrol maka akan terjadi baby boom ditambah dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, maka berbagai permasalahan akan muncul dan dapat menghambat proses pembangunan.

“Kita dapat mengambil pelajaran penting dari kesuksesan program KB adalah adanya komitmen yang tinggi dan keterlibatan semua sektor di antaranya  sektor kesehatan, pendidikan dan keterlibatan TNI manunggal KB,” katanya.

Dia berharap dengan adanya Rakerda program Kependudukan dan KB, tersusun program kerja yang  implementatif serta mampu menjawab permasalahan yang ada.

Sementara itu BKKBN pusat diwakili Inspektur Keuangan dan Perbekalan Sri Arkandini mengatakan Rakerda di Provinsi Kaltim merupakan tindaklanjut  dari Rakernas yang dilaksanakan pada 29-31 Januari lalu di Jakarta.

“Berdasarkan hasil SDKI 2012 ada beberapa sasaran yang belum tercapai dan menjadi isu strategis nasional yang harus dipacahkan,” katanya.

Sasaran yang belum tercapai di antaranya angka TFR  selama 10 tahun tidak mengalami perubahan yang stagnan di angka 2,6 per wanita pada usia 14-49 tahun. Kemudian  angka usia remaja (15-19 tahun) hanya mengalami penurunan sedikit yakni dari 51 per 1000 perempuan menjadi  48 per 1000 . Padahal ditargetkan mengalami penurunan hingga 30 per 1000 perempuan.

Selanjutnya jumlah angka kelahiran di daerah pedesaan masih dua kali lipat dari jumlah kelahiran di daerah perkotaan.

Dikemukakan Arkandini dalam menghadapi berbagai tantangan  maka telah dirumuskan berbagai strategi di antaranya akan memperkuat sistim informasi manajemen (MIS), mengaktifkan kembali pembuatan peta kerja diwilayah pedesaan.

“Meskipun saat ini TFR, CPR, Unmet Need mendapat penilaian raport merah, namun  dengan semangat dan  komitmen yang tinggi , serta melakukan perubahan  mind set, maka yakin program KKB dapat dilaksanakan sesuai harapan,” katanya.(*)

 

 

share on: