You Are Here: Home » Berita » Kaltim Serahkan Tenaga PLKB Ke BKKBN RI

Kaltim Serahkan Tenaga PLKB Ke BKKBN RI

Penyerahan  status Pegawai PKB/PLKB ke BKKBN RI oleh Bupati/Walikota di saksikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan , Meiliana dan Endang Agus Sapri dari BKKBN RI

Penyerahan status Pegawai PKB/PLKB ke BKKBN RI oleh Bupati/Walikota di saksikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan , Meiliana dan Endang Agus Sapri dari BKKBN RI

IPKB Kaltim – Sebanyak 197 orang tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) atau Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) berstatus PNS berasal dari kabupaten/kota se Kalimantan Timur diserahkan kepada pemerintah pusat atau BKKBN RI.

“Penandatanganan berita acara serah terima tenaga  PKB/PLKB secara nasional pertama kali dilaksanakan 14 Juli 2017 di Bandar Lampung pada acara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XXIV,” kata Inspektur wilayah II, BKKBN RI Endang Agus Sapri saat memberikan sambutan di ruang rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (25/7)

Ia mengatakan jumlah tenaga PKB/PLKB seluruh Indonesia  yang diserahkan kepada pemerintah pusat sebanyak 15.458 personil dengan konsekuensi biaya gaji sebesar Rp2,1 triliun. Jadi sistim penggajian dan pengelolaanya diserahkan  ke BKKBN RI, sedangkan sarana tidak diserahkan tetapi tetap menjadi aset kabupaten/kota.

LanjutAgus Sapri meskipun telah dilakukan penyerahan  atau pengalihan status pegawai daerah menjadi pegawai pemerintah pusat , namun hingga 31 Desember 2017 pembiayaan masih ditanggung oleh daerah masing-masing.

“Pembiayaan akan ditanggung pemerintah pusat sejak 1 Januari 2018 dan pemberdayaan PLKB/PKB tetap di kabupaten/kota,” kata Agus Sapri.

Sementara itu Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di wakili Asiten  Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Meilana mengatakan jumlah PKB/PLKB  sebanyak 197 orang tersebut masih kurang untuk memenuhi kebutuhan desa yang ada di Kaltim.

“Jumlah desa/kelurahan di Kaltim sebanyak 1.032 desa/keluarahan  terdiri dari 191 kelurahan dan 841 desa, idealnya satu desa ditangani satu orang PLKB, agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal,” katanya.

Dia berharap dengan adanya peralihan pegawai PLKB menjadi  pegawai pemerintah pusat  jumlahnya akan bertambah dan dapat memenuhi kekurangan tenaga penyuluh di Kaltim. Sebab jika minimnya tenaga penyuluh maka akan menjadi kendala keberhasilan program KB di Kaltim.

“PLKB merupakan ujung tombak dalam mewujudkan keberhasilan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),” ujarnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim , Eli Kusnaeli menambahkan meskipun gaji dan status kepegawaian PKB/PLKB telah diserahkan ke BKKBN RI, namun peruntukan atau pemberdayaannya tetap untuk kabupaten/kota.

“Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam pengelolaan PLKB mulai dari pembiyaan,  pembinaan, peningkatan  SDM dan keterampilannya,” katanya.

Sementara pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pendayagunaan PLKB, pengawasan, pembinaan pelaksanaan operasianal lapangan, pengendalian, pembinaan pelayanan dan penempatan diserahkan kepada pemerintah daerah  dalam hal ini  OPD  pengelola KKBPK setempat.

Eli Kusnaeli menambahkan untuk penyerahan tenaga PKB/PLKB di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kepada BKKBN RI rencananya dilaksanakan pada 31 Juli  oleh Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie. (*)

About The Author

Number of Entries : 380

Leave a Comment

All right Reserved © 2015 IPKB Kaltim Powered By WP-by Design K-Website

Scroll to top