share on:
Wakil Ketua DPRD Kaltim ,H.Aji Sofyan Alex mangatakan, Kaltim wajib menguasai demografi atau ilmu yang memberikan gambaran kependudukan.

IPKB Kaltim.com,Samarinda-  Wakil Ketua DPRD Kaltim ,H.Aji Sofyan Alex mangatakan, Kaltim wajib menguasai demografi atau ilmu yang memberikan gambaran kependudukan. Ini katanya, sebagai bekal untuk perencanaan pembangunan.

“Memang ini menjadi dilema buat Kaltim, di satu sisi dengan wilayah yang luas, Kaltim masih kekurangan penduduk, tapi disisi lain kedatangan migrasi tak terkendali, karena ketidakmampuan pemerintah. Itulah pentingnya buat Kaltim menguasai persoalan demografi ini, sehingga memahami kebutuhan akan kekayaan alam hingga kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk penyebarannya,” ujar politisi dari PDI Perjuangan ini.

Makanya, instansi terkait di Kaltim perlu menjalin koordinasi, misalnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kaltim, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional (BKKBN) Kaltim termasuk Pemprov Kaltim sendiri dan Kabupaten/kota perlu merumuskan bersama langkah – langkah yang perlu diambil, terkait bonus demografi ini.

Jangan sampai pada saatnya nanti, baru memikirkan langkah – langkah yang perlu dirumuskan jauh – jauh hari, apa lagi Kaltim dikenal sebagai salah satu daerah sasaran migrasi. Sehingga tak dipungkiri pertumbuhan penduduknya cepat sekali.

H Aji Sofyan Alex  berharap kepada BKKBN Kaltim dalam penanganan kependudukan dan keluarga berencana tidak sebatas mengendalikan kelahiran dan pertumbuhan penduduk tetapi  juga bagaimana  menyiapkan keluarga yang  baik dan  berkualitas.

“BKKBN menyiapkan keluarga berkauliatas dari segi pendidikan, keterampilan,  kesehatan , mental iman dan taqwanya. Sebab BKKBN bisa melakukan koordinasi dengan instansi terkait,” katanya.

Menurutnya BKKBN harus dapat merubah imege masyarakat  selama ini  berbicara tentang   KB identik dengan penggunaan alat kontrasepsi,  padahal  banyak  di dalam program KB dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, menghindari pergaulan bebas, terjangkitnya penyakit HIV/AIDS serta  Narkoba.

Dikatakan  Sofyan Alex, guna memaksimalkan program KB, sebenarnya urusan keluarga berencana seharusnya diserahkan kepada pemerintah daerah dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Namun sampai saat ini pemerintah pusat belum sepenuhnya  melimpahkan urusan itu, sehingga Gubernur  tidak leluasa  menggerakkan para pimpinan daerah seperti Bupati dan Walikota karena masih tersentralisasi di pemerintah pusat. (A.Sahab)

share on: