share on:
Gubernur Kaltim,Isran Noor (tengah) di dampingi Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli saat berfoto dengan sejumlah kepala SKPD kabupaten/kota usai pembukaan Rakerda KKBPK 2019

IPKB Kaltim- Gubernur Kalimantan Timur,Isran Noor menilai program Kependudukan , Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga  (KKBPK) di daerah itu belum bisa optimal, karena masih kekurangan tenaga Penyuluh Lapangan KB(PLKB).

“Provinsi Kaltim memiliki 841 desa sedangkan jumlah tenaga PLKB hanya 172 orang,meski demikian program KKBPK di Kaltim tetap berjalan dengan segala kemampuan, SDM dan anggaran,” kata Isran Noor pada pembukaan Rakerda program KKBPK, Rabu.

Ia mengatakan rekrutmen tenaga penyuluh lapangan KB maupun penyuluh lapangan pertanian serta tenaga pendidik menjadi kewenagan pemerintah pusat, jadi pemerintah daerah tidak bisa berbuat meskipun sebagai tenaga honorer.

“Jadi kalau tidak ada formasi penerimaan dari pemerintah pusat maka daerah tidak bisa melakukan rekrutmen tenaga,” katanya.

Isran menegaskan dengan keterbatasan tenaga, SDM maupun anggaran maka pemerintah Provinsi , BKKBN  dan Dinas Kependudukan dan KB kabupaten/kota  tetap optimis menyukseskan program KKBPK di Kaltim.

Kepala Biro Perencanaan BKKBN RI,Siti Fathonan  menambahkan untuk rekrutmen tenaga PKB dan PLKB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI kebijakan zero groth atau pertumbuhan nol.

“Artinya rekrutmen pegawai  baru sesuai  dengan banyaknya pegawai yang  pensiun atau  meninggal  dunia,” katanya.

Seperti pada tahun 2018  lalu jumlah pegawai yang pensiun sekitar 600 lebih, maka rekrutmen sesuai jumlah tersebut. Kecuali pemerintah daerah melakukan rekrutmen dengan pola lain atau bukan menjadi ASN.

“Penerimaan ASN biasanya diutamakan untuk tenaga kesehatan dan guru, sedangkan untuk PLKB bukan menjadi prioritas,” katanya.

Terkait pelaksanaan Rekerda program KKBPK 2019 Fathonah berharap ada rumusan-rumusan yang dihasilkan. Sebab Rakerda sebagai evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan merencanakan program 2019.

Selain itu juga Rakerda melakukan singkronisasi sejumlah program-program antara BKKBN, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli terkait Rakerda  KKBPK 2019  bertujuan membangun komitmen dengan  sejumlah stake holder, instansi,badan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, menyelaraskan barbagai program  agar  target-target dapat dicapai.

“Program yang dibahas sesuai bidang-bidang di antaranya  bidang kependudukan, bidang, kesehatan keluarga, keluarga sejahtera, laju pertumbuhan penduduk, masalah TFR, dan  unmet need yang menjadi masukan dari kebupaten/kota,”kata Eli Kusnaeli.

 

share on: