share on:
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Kaltim Hj Ardiningsih

IPKB Kaltim.com, Samarinda- Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Kaltim Hj Ardiningsih mengatakan, tidak ada tumpang tindih tugas dan wewenang dalam upaya menyukseskan program KB di provinsi itu.

“Meskipun di Kaltim ada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKBBN), namun kami di BPPKB memiliki tugas dan wewenang berbeda, memang yang kami tangani ada kemiripan, tapi sebenarnya tidak sama,” katanya baru-baru ini.

Menurutnya, dalam menyukseskan program Keluarga Berencana (KB), maka lembaga teknis yang melaksanakan adalah BKKBN Perwakilan Kaltim, sedangkan BPPKB fungsinya lebih dominan pada kebijakan pemerintah daerah, termasuk koordinasi dengan kabupaten dan kota.

Terkait dengan itu, maka antara BKKBN dan BPPKB harus secara kontinyu melakukan koordinasi. Hal ini perlu dilakukan agar antara pelaksanaan teknis dan dan kebijakan yang dikeluarkan terjadi sinkronisasi.

Pada  awal berdirinya BPPKB, lanjut Ningsih, memang tidak ada koordinasi dengan BKKBN. Seperti pada 2011, saat itu Gubernur akan memberikan penghargaan berupa Panji Keberhasilan kepada kepala daerah di kabupaten dan kota yang peduli terhadap program KB.

Saat itu penilaiannya hanya dilakukan oleh BKKBN. Namun mulai 2012, untuk menetapkan daerah mana yang dinilai paling berhasil menjalankan program KB, BKKBN Kaltim sudah melakukan koordinasi dengan BPPKB.

Ini berarti penilaian Panji Keberhasilan bidang KB tingkat Kaltim merupakan ketetapan dua lembaga tersebut. Panji Keberhasilan bidang KB 2012 di daerah rencananya akan diserahkan bertepatan dengan HUT Pemprov Kaltim ke-56 pada 9 Januari 2013.

Di Kaltim, program KB cukup berhasil dijalankan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa daerah di provinsi itu yang sudah mendapatkan penghargaa tingkat nasional pada 2012.

Seperti Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Untuk Kota Samarinda memperoleh pengharagaan berupa Satya Lancana Wira Karya, sedangkan Kukar dan PPU menerima penghargaan Manggala Karya Kencana.

Pemprov Kaltim, katanya, terus mendorong agar pemerintah di kabupaten dan kota terus berupaya melakukan pengembangan program KB dan Pemberdayaan Perempuan, terutama meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait baik BKKBN maupun lembaga masyarakat seperti PKK hingga Posyandu.

Harapannya agar program itu terlaksana dengan baik, bahkan mampu mencapai sasaran yang ditargetkan karena KB merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, bukan semata-mata membatasi angka kelahiran. (gf)

Tags:
share on: