share on:
Kepala BKKBN RI Surya Chandra Surapaty (kedua dari kanan) saat dialog interaktif disebuah televisi lokal BTV
Kepala BKKBN RI Surya Chandra Surapaty (kedua dari kanan) saat dialog interaktif disebuah televisi lokal BTV (Adit)

IPKB Kaltim -Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty mengatakan penduduk tumbuh seimbang  di Indonesia jika  angka kelahiran total (Total Fertelity Rate/TFR)  2,1

“Diera tahun 70 an  pemerintah mampu menurunkan angka kelahiran total menjadi 2,6 namun  hal itu masih harus diturunkan  hingga menjadi 2,1 jika tidak maka akan terjadi ledakan penduduk, karena penduduk  tumbuh sesuai dengan  deret ukur,” kata nya saat melakukan dialog interaktif   pada  stasiun televisi  lokal  Balikpapan TV di Balikpapan, Rabu(15/3).

Menurutnya Indonesia akan mengalami bunus demografi  pada tahun 2025-2030 dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun)  lebih mendominasi  dari warga tidak produktif (balita dan lansia) yakni jumlahnya 50 persen labih dari jumlah penduduk usia lainnya.

“Bonus demografi  bisa menjadi anugrah apabila penduduknya berkualitas  dan  sebaliknya bisa juga menjadi bencana apabila  penduduknya  tidak berkualitas,” katanya.

Lanjut dia betapapun suksesnya pertumbuhan ekonomi jika pertumbuhan penduduk  tidak terkendali  maka tidak akan dapat mensejahterakan masyarakat. Keberhasil pemerintah di tahun  70 an karena pemerintahan masih sentralistik sehingga visi dan misi dapat dilaksanakan dari pusat ke daerah bahkan sampai ke desa-desa.

Namun di era otonomi  daerah program KB mulai ditinggalkan sehingga kembali terjadi peningkatan angka kelahiran total, tetapi pada tahun 2009 BKKBN sebelumnya  sebagai Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN) diganti  menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  sesuai UU No.52 tahun 2009  tentang perkembangan kependudukan  yang menjalankankan tugas dan fungsinya  Kependudukan Keluarga berencana  dan pembangunan keluarga (KKBPK).

Surya Chandra menjelaskan  berdasarkan  UU No.52/2009  BKKBN  kembali  menggalakan program KKBPK  untuk  menurunkan  angka kelahiran  dan meningkatkan kualitas  penduduk   sesuai dengan program Nawacita pemerintah    di antaranya   meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,   melakukan revolusi mental dan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.

Dikemukakannya membangun dari daerah pinggiran BKKBN memprogramkan kampung KB  yang ada di setiap  desa, yang dicanangkan sebelumnya oleh  Presiden RI Jokowi pada 14 Januari  2016 di Kabupaten Cirebon , Provinsi  Jawa Barat.

Sementara itu  Kepala OPD  Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Sri Wahyuningsih mengatakan di Kota Balikpapan telah dibentuk Kampung KB di pemukiman nelayan  Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.

“Pembentukan kampung KB Selili  di  Kelurahan Manggar itu  sudah sesuai  dengan kreteria  yakni  daerah   padat penduduk dan  kepesertaan  KB nya sedikit,” katanya.

Ety   salah seorang pengelola kampung KB  Selili Kelurahan Manggar  menambahkan sejak adanya kampung KB masyarakat  dibeberapa RT  mulai memahami  program KKBPK  dan banyak  sudah  ber KB , karena sebelumnya  mereka masih mempercayai  kebiasaan atau adat  dan larangan-larangan ber KB.

“Apalagi  sejumlah mahasiswa Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan  melakukan KKN  di kampung KB Selili memberikan pemahaman  kepada  warga  yang  belum paham tentang program KB yang benar, ” katanya.

Selain itu katanya  partisipasi warga  setempat  di bidang kesehatan , lingkungan  dan kegiatan lainnya  makin meningkat  sejak adanya kampung KB.(*)

 

 

 

share on: