share on:
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Sri Wahyuningsih bersama Jajaran Perwakilan BKKBN Kaltim .

IPKB Kaltim –  Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berecana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim menggelar Sosialisasi  Register Pengendalian Penduduk  Tahap 2  dan Pembahasan draf program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

“Tujuan sosialisasi tentang  pelaporan data kelahiran, kematian, perpindahan  penduduk sangat penting  terutama  untuk  dilaksanakan di setiap Kampung KB,” kata Kabid Pengendalian Penduduk (Dalduk) BKKBN Kaltim, Hj.Husnul Hatimah di Balikpapan,Jum’at.

Ia mengatakan dengan  adanya sosialisasi  kepada para kader  dan pengurus Kampung KB di setiap daerah tentang  pendataan  administrasi kependudukan seperti, akte kelahiran, kematian, perpindahan penduduk serta melaporkannya , sehingga  dapat membantu pemerintah  daerah dalam mengambil sebuah kebijakan.

Husnul menjelaskan telah diprogramkan setiap Kampung KB memiliki “Rumah Data” diharapkan data-data yang ada  bisa update serta dapat dimanfaatkan  oleh lintas  sektor,  dengan kata lain   Kampung KB  sebagai  miniatur pembangunan terpadu seluruh sektor .

“Rumah Data segera kita luncurkan diawali pada Kampung KB di Kota Balikpapan kemudian akan terus berlanjut  keseluruh Kampung KB yang ada di Kabupaten/kota lainnya di Kaltim,” kata Husnul Hatimah.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Sri Wahyuningsih menyambut baik  sosialisasi regerster pengendalian penduduk yang dilaksanakan di Kota Balikpapan.

“Saya memberi  apresiasi terhadap Perwakilan BKKBN Kaltim khususnya bidang Dalduk  yang mensosialisasikan  regesrter  kependudukan   dan membina para kader dan pengurus  Kampung  KB terkait  R-1 Lampit  (kelahiran , kematian pindah dan datang),” katanya.

Menurutnya pencatatan  yang dilakukan  para kader di 9 Kampung KB di Kota Balikpapan tentang  Lampit dapat membantu Disdukcapil  Kota Balikpapan. Kegiatan pendataan dan pelaporan  tersebut memberikan kontribusi  terhadap penanganan masalah sosial.

Sri Wahyuningsih mencontohkan masalah sosial yang ada seperti  status perkawinan, “nikah siri” dampaknya kemana-mana karena tidak  adanya   administrasi di pemerintahan, maka   tidak tercatat pada  data  kelahiran , tidak memiliki kartu keluarga (KK)  bahkan bisa saja  terjadi  gizi buruk yang tidak diketahui.

“Makanya dibutuhkan data  akurat kondisi masyarakat,  sehingga pemerintah bisa melakukan  program  yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial di masyarakat,” katanya.

Dia juga berharap kedepan  BKKBN  memberikan dukungan anggaran , meskipun tidak  selalu berbentuk  dana  tetapi berbentuk program . Selain  itu juga  peningkatan kualitas  Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap  penyuluh KB.

“Secara  kuantitas  penyuluh KB di Kota Balikpapan  dirasa cukup, tetapi secara kualitas tidak pernah merasa cukup, oleh karena itu harus tetap ditingkatkan kualitas SDM nya,” ujar Sri Wahyuni (*)

 

share on: