share on:

 IPKB Kaltim.com–  Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur menggelar pelatihan pengelolaan keuangan yang diikuti  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Keluarga Berencana (KB)  yang ada  di  kabupaten dan kota .

“Tujuan dari pelatihan pengelolaan keuangan ini agar peserta memahami  tugas pokok  sebagai  pemegang pengelolaan keuangan  dan dapat menjalankan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Plh Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Achmad Taqdir, Selasa (18/2).

Ia mengatakan, peserta yang dilatih nantinya akan memberikan laporan keuangannya kepada pemerintah kabupaten  dan BKKBN Provinsi Kaltim ,  terutama dana yang dikelola berasal dari APBN yang sudah  diberikan kepada SKPD bersangkutan sebagai bentuk pertanggug jawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

A.Taqdir menjelaskan, meskipun selama ini masih ada kabupaten dan kota mengalami masalah-masalah dalam pelaporan, namun  tidak  prinsip dan fatal dan masih bisa dilakukan perbaikan-perbaikan, misalnya  keterlambatan dalam  menyampaikan pelaporan.

Dikatakannya,  alokasi anggaran yang diberikan kepada masing-masing SKPD KB tidak sama besarannya tapi dilihat sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah. Namun diharapkan alokasi anggaran dari APBN tersebut mendapat tambahan dari APBD  pemerintah setempat  agar pelaksanaan kegiatan program KB di daerah  bisa maksimal.

A Taqdir berharap , kepada Bupati dan Walikota  ,  agar mereka yang sudah dilatih untuk tidak dilakukan mutasi pada jabatan lain, minimal  dua tahun mereka bertugas sebagai pengelola keuangan di SKPD KB, karena pelatihan pengelolaan keuangan hanya digelar satu kali dalam  tahun anggaran 2013.

Sementara itu panitia pelaksana, Kabid Latbang BKKBN Kaltim, Husnul Hatimah mengatakan pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkat Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi pengelola keuangan SKPD KB di kabupatan dan kota .

“Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 36 orang,   yang berasal dari 14 kabupaten dan kota serta dari Provinsi Kaltim , yang  bertugas  sebagai  penanggung jawab kegiatan, bendaharawan pengeluaran pembantu (BPP),” katanya.

Husnul menambahkan peserta akan diberikan pelatihan di antaranya mengenai kebijakan program KB, optimalisasi pelaksanaan anggaran, pajak, pembukuan dan pertanggungjawaban serta praktek pembuatan SPJ. (*)

share on: