share on:
Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli (berdiri di depan) ketika memberikan sambutan pada pembukaan sinkronisasi fasilitas kesehatan KB dalam jaringan faskes BPJS (BKKBN Kaltim/Aditya)
Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli (berdiri di depan) ketika memberikan sambutan pada pembukaan sinkronisasi fasilitas kesehatan KB dalam jaringan faskes BPJS (BKKBN Kaltim/Aditya)

IPKB Kaltim – Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim  dan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  Kaltim menggelar pertemuan untuk mengsinkronisasikan  fasilitas kesehatan (Faskes) untuk pelayanan Keluarga Berencana (KB).

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pasangan Usia Subur (PUS)  yang menjadi  peserta BPJS otomatis  akan mendapatkan pelayanan KB  sesuai standar kesehatan,”  katanya saat membuka pertemuan Singkronisasi Faskes di Samarinda, Senin.

“Kita optimis  adanya kerjasama  ini antara BKKBN, BPJS, Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI)  dapat  memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat atau PUS,”katanya saat membuka pertemuan Singkronisasi Faskes di Samarinda, Senin.

Singkronisasi yang dimaksud dalam pertemuan ini adalah masyarakat  mendapatkan pelayanan KB di faskes-faskes  swasta dan  pemerintah  yang bekerjasama dengan BPJS dapat terlayani dengan baik.

Selain itu juga masing-masing lembaga memiliki tanggung jawab yaitu Dinas Kesehatan mempersiapkan tenaga medis, BPJS menyediakan  pembiyaaan dan BKKBN menyediakan alat kontrasepsinya (Alkon).

“Kita secara bersama-sama akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan , apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan,” katanya.

Eli menjelaskan bahwa BKKBN Kaltim  memiliki target bahwa tingkat kelahiran harus turun dari  posisi 2,6 menjadi 2,3 pada tahun 2019. PUS harus mengatur jarak kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Menurutnya upaya penurunan angka kelahiran tersebut harus diiringi dengan peningkatan pelayanan yang berkualitas, masyarakat di perkotaan, pedalaman dan terpencil harus mendapatkan pelayanan KB dengan mudah. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani.

Diakuinya bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui melalui kepesertaan  BPJS ,  kartu JKN,  KIS akan mendapatkan pelayanan KB  yang  pembiayaannya di tanggung oleh BPJS. Oleh karena itu BKKBN melalui PLKB, PKK,  Babinsa, para kader  dan mitra kerja lainnya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Jika semua terlibat dan berpartisipasi maka program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan,”ujar Eli Kusnaeli.(*)

share on: