share on:

 

 

 

 

 

 

IPKB  Kaltim – Angka prevalensi stunting (anak tumbuh kerdil) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) lebih rendah ketimbang nasional yang mencapai 27,67 persen, sementara di Kaltim angkanya sebesar 22,8 persen, namun angka ini masih tergolong tinggi.

“Tingginya angka stunting pada anak di bawah lima tahun (balita), mengindikasikan belum berkualitasnya pembangunan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat,” ujar Plt Sekretaris Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi dalam Rakor Penguatan Sekolah Siaga Kependudukan Kaltim di Samarinda, Jumat.

Meski ditingkat provinsi angka stunting tercatat 22,8 persen, lanjutnya, namun di tingkat kabupaten/kota masih terdapat beberapa daerah yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari angka provinsi, yakni Kabupaten Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Bontang, Berau, dan Kabupaten Paser.

Untuk itu, Rakor Penguatan Sekolah Siaga Kependudukan Jenjang SMA/SMK/MA tingkat Provinsi Kaltim ini dinilai menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, karena Sekolah Siaga Kependudukan memegang peranan penting dalam melakukan edukasi dan pembentukan perilaku hidup sehat.

Hal ini penting menjadi penekanan agar terhindar dari perilaku berisiko, termasuk untuk mencegah perkawinan usia anak dan mencegah risiko melahirkan generasi stunting di masa depan.

Menurutnya, pendidikan kependudukan merupakan upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan.

Pendidikan kependudukan penting ditanamkan sejak dini ke masyarakat, khususnya bagi para pelajar melalui sekolah, karena pendidikan kependudukan dapat dilakukan melalui jalur formal, nonformal, dan informal.

Di jalur formal, implementasinya adalah dilakukan melalui pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan pada jenjang SMP dan SMA atau yang sederajat, termasuk Gerakan Literasi Kependudukan pada jenjang SD dan yang sederajat.

Giat ini diikuti oleh beberapa pihak, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, BKKBN Kaltim, Kanwil Kemenag Kaltim, Biro Kesra Kaltim dan 20 sekolah dari 10 kabupaten/kota.

share on: