share on:
Koordinator Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Kalimantan Utara, Rusman Efendi.

IPKB Kaltim –  Koordinator Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Rusman Efendi mengatakan angka kelahiran ( Total Ferttility Rate /TFR) di Provinsi itu tergolong  masih cukup tinggi yakni 2,8.

“Angka TFR di Provinsi Kaltara  hasil SDKI  2017 masih tinggi 2,8  jauh dari angka rata-rata nasional yang hanya 2,4,” katanya di Samarinda,Selasa (30/10).

Sedangkan di Provinsi Kaltim berdasarkan  SDKI   TFR 2,7. Meski demikian BKKBN  melalui program KKBPK terus  mendorong dan melakukan sosialisasi serta membutuhkan dukungan, komitmen, kepedulian tinggi, partisipasi para pemangku kepentingan  serta mitra kerja di daerah untuk mensukseskannya.

Program keluarga berencana terus digencarkan melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kepesertaan ber KB serta pembangunan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Salah satu kegiatan yang digalakkan  adalah pembentukan  “Kampung KB” di sejumlah desa/kelurahan dengan kretaria  daerah padat penduduk, kepesertaan ber KB nya kurang, adanya  dukungan  dari pemerintah setempat serta adanya partisipasi masyarakat.

Selain itu juga BKKBN melakukan berbagai pembinaan melalui program Bina Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Lansia serta melakukan pembinaan meningkatkan kesejahteraan melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS).

“Program lainnya untuk  sasaran para remaja yaitu program Generasi Berencana (Genre) yang didalamnya ada Pusat Informasi Konseling (PIK) di sekolah, perguruan tinggi dan di desa /kelurahan,” katanya.

Diakui Rusman di Provinsi Kaltara ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti masih minimnya tenaga penyuluh lapangan dan masih terjadi pernikahan dini dan hal itu menjadi tantangan dalam mensukseskan program KB.

Menurutnya masyarakat setempat harus di edukasi tentang program KKBPK, meskipun ada sebagian masih beranggapan bahwa ber KB tidak perlu, karena mereka memiliki tanah cukup luas sedangkan pendudukanya masih sedikit.

Hal seperti itulah yang harus mendapatkan pemahaman bahwa ber KB bukan berarti membatasi orang untuk mempunyai  anak, tetapi harus mengatur jarak kelahiran, menjaga kesehatan reproduksi, menjaga kesehatan ibu dan anak.

“Program KB masih identik dengan alat kontrasepsi, padahal  banyak program lainnya untuk peningkatan  kesejahteraan keluarga dan keluarga berkualitas,” kata Rusman Effendi (*)

share on: